Forum Pembauran Kebangsaan

Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) adalah wadah komunikasi, konsultasi, dan koordinasi antar anggota masyarakat dari berbagai latar belakang untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. FPK dibentuk sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 34 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan FPK di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Struktur organisasi FPK terdiri dari Penasehat yang umumnya dijabat oleh Bupati dan Wakil Bupati yang memberikan arahan kebijakan, Penanggung Jawab yang dijabat oleh pejabat Bakesbangpol (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik), Ketua dan Wakil Ketua yang memimpin pelaksanaan kegiatan organisasi, Sekretaris dan Bendahara yang mengelola administrasi dan keuangan organisasi, serta Koordinator Bidang yang mengelola berbagai bidang kerja seperti bidang pembauran, bidang pendidikan, bidang sosial budaya, dan lainnya. Keanggotaan FPK terbuka bagi berbagai unsur masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat, akademisi dan praktisi, organisasi masyarakat dan organisasi profesi, perwakilan pemuda dan perempuan, kelompok-kelompok minoritas, kelompok masyarakat dengan latar belakang etnis, agama, dan budaya yang berbeda, serta perwakilan instansi pemerintah terkait. Syarat menjadi anggota adalah memiliki komitmen terhadap persatuan dan kesatuan bangsa serta bersedia berkontribusi aktif dalam kegiatan pembauran kebangsaan.

FPK Kabupaten Ponorogo menyelenggarakan berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk memperkuat pembauran kebangsaan. Program Sosialisasi dan Edukasi mencakup seminar dan workshop tentang keberagaman dan toleransi, sosialisasi nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan, serta edukasi anti-radikalisme dan anti-intoleransi. Program Dialog Antar Komunitas meliputi dialog lintas agama dan lintas budaya, forum komunikasi antar etnis dan kelompok masyarakat, serta musyawarah pemecahan masalah sosial kemasyarakatan. Selain itu, FPK juga menjalankan Program Pembinaan yang terdiri dari pembinaan kelompok rentan terkait isu SARA, pelatihan resolusi konflik dan mediasi, serta pembentukan kader pembauran di tingkat kecamatan dan desa. Program Kegiatan Budaya dan Sosial seperti festival budaya nusantara, kegiatan bakti sosial bersama lintas komunitas, pentas seni dan budaya multikultural, serta perayaan hari besar nasional dan keagamaan bersama juga rutin dilaksanakan. Seluruh kegiatan tersebut didukung oleh Program Monitoring dan Evaluasi yang meliputi pemantauan potensi konflik SARA, evaluasi kebijakan terkait pembauran kebangsaan, serta pemetaan dan penanganan isu-isu sosial yang berpotensi mengganggu persatuan.